Saya terinspirasi menulis karena sebuah pertemuan di malam tanggal 25 November 2016, saat saya ‘pulang sebentar’ ke Glasgow untuk wisuda. Peserta ‘pertemuan’ adalah belasan pelajar Indonesia yang sedang studi master  di kota Glasgow, Skotlandia. Usai menyantap nasi kuning dan tempe bacem, kami pun mengobrol mengenai banyak hal. Obrolan yang paling panjang menyentuh topik yang tidak lazim untuk dibicarakan di acara ulang tahun: Dinamika Politik Jelang Pilkada DKI Jakarta.

Kami mengobrol tentang situasi di Indonesia sebelum, saat, dan setelah aksi massa 4 November 2016 atau yang dikenal dengan aksi 411. 

Pelajar Indonesia di Glasgow ternyata antusias mengikuti pemberitaan terkait aksi 411 dan dinamika jelang Pilkada DKI. Mereka bahkan mampu mengkritisi sekaligus menganalisis rentetan peristiwa terkait Pilkada termasuk persoalan penodaan agama. 

Pertama, Meski terpisah jarak lebih dari 7 ribu kilometer dan perbedaan waktu 7 jam, pelajar Indonesia di sana nyatanya tidak apriori dengan situasi politik nasional.

Kedua, saya menangkap ada kegelisahan. Ada salah seorang yang nyeletuk “kacau ya, untung kita lagi nggak di Indonesia”. Celetukan sejenis juga pernah saya dapati di timeline Facebook saya. Yang menulis, juga adalah pelajar Indonesia di luar negeri.

Di suatu sore yang fana pada bulan Januari, sembari menunggu giliran live report di gedung DPR, sayapun menghubungi empat orang teman saya yang sedang kuliah di UK, Australia, Jepang, dan Belanda. Mereka dengan senang hati berbagi mengenai persepsi mereka terkait heboh – heboh di tanah air dan di dunia maya jelang Pilkada DKI Jakarta.

 

Kami Memantau

Akses internet mempermudah para pelajar di luar negeri untuk tetap keep up dengan isu nasional. Siska di UK, Adam di Australia, Alif di Jepang, dan Atina di Belanda mengaku mengikuti pemberitaan dan menonton debat Pilkada DKI.

“Iya, kita nonton (debat pilkada) kemarin, lewat live streaming”, kata Atina Prijantono, mahasiswa doktor di Leiden, Belanda.

Selain itu, topik Pilkada juga jadi bahan diskusi saat bertemu dengan sesama pelajar Indonesia.

“Kita juga menyoroti banget plus minus masing – masing kandidat. Misalkan Ahok, seluruh prokernya pada umumnya realistis, hanya terkait masalah penggusuran yang dia lakukan itu, kami merasa (kekurangannya) karena kajian sosialnya yang kurang”, tambah Atina.

Diskusi antarkomunitas diaspora Indonesiapun ternyata bisa berbeda topik bahasan. Seperti yang dituturkan Siska Marhen, mahasiswa doktor dari Glasgow, UK. Siska tergabung dengan komunitas yang berbeda – beda:  komunitas pelajar; komunitas WNI di Glasgow; dan komunitas pengajian.

“(Pembahasan terkait Pilkada) tergantung di komunitas yang mana. Sering kita bahas soal penampilan kandidat. Seperti AHY yang cakep tapi kelihatan grogi. Ahok ngomongnya masih kurang ajar, dan Anies kok kayak Mario Teguh gitu. Nah, kalau di pengajian yang dibahas lebih ke kasus Ahok”, ujar Siska.

Lain lagi yang dialami Adam, mahasiswa master di Sydney, Australia. Pelajar Indonesia yang dikenal oleh Adam Syahputera awalnya abai, karena mereka kebanyakan bukan warga Jakarta.

“Teman – teman sih tahu isu – isu terkait Pilkada. Tapi mereka gak ngikutin. Akhirnya mereka ngikutin karena media sosial. Banyak komentar panas dan perang antar pendukung di media sosial”, kata Adam.  

Media sosial juga jadi pintu masuk untuk membahas Pilkada DKI bagi Alif  Hamimdal dan rekan pelajar Indonesia di Osaka, Jepang. Alif mengaku belum ada forum khusus untuk mendiskusikan Pilkada DKI ataupun isu politik nasional. Namun, Pilkada dan kasus penodaan agama yang dilakukan Ahok sudah mendapat tempat dalam dialektika pelajar Indonesia lewat dunia maya.

“Di media sosial memang sudah beberapa kali ada pembahasan umum terkait pilkada. Soal kasus Ahok juga. Tapi pembahasannya berimbang baik yang pro maupun kontra”, ungkap Alif.

 

“Sejujurnya, Lebih Enak Mengamati dari Jauh”

Karena sudah ‘terlanjur terkontaminasi’ polemik terkait Pilkada, pelajar Indonesia tidak bisa lari begitu saja dari ‘kisruh’ yang terjadi di dunia maya. Yang satu ini tentu jadi keprihatinan, terutama karena adanya peluang perpecahan. Polarisasi antarpendukung di dunia maya sangat rawan terimplementasi jadi polarisasi juga di dunia nyata.

Perbedaan pilihan itu keniscayaan. Tapi, ekspresi dalam menyampaikan perbedaan seoyogyanya memiliki batasan.

“Ya emang gitu, dimana – mana pilkada ya ujung – ujungnya ada penggunaan hak pilih. Sama saja dengan referendum di Scotland atau saat Brexit. Orang – orang juga cenderung menunjukkan keberpihakannya di media sosial. Kalau posting menunjukkan keungulan tanpa menjelek – jelekkan menurutku biasa. Tapi, saya juga suka jahil komentar kalau posting menjelekkan seseorang”, beber Siska.

Komentar bernada serupa juga diungkapkan Adam. Sejauh yang dilihatnya di media sosal, terutama di Facebook, komentar panas seringkali menyeret Suku, Ras, Agama, dan Antargolongan seseorang.

“Menurut saya pribadi, tidak proper menanyakan SARA seseorang. Saya punya teman, anak Malang. Dalam kasus Ahok, dia sebenarnya tidak bela siapa – siapa. Tapi dia sempat disinisin karena agamanya Islam tapi tidak setuju dengan salah satu ormas”. Efeknya masif sih kasus ini”, ungkap Adam.

Perang di dunia maya ini diakui sukses menghadirkan ketidaknyamanan bagi pelajar di rantau. Seperti Alif, yang memilih silent judging, Adam yang me-remove teman, dan Atina yang tidak sanggup membayangkan dirinya terjebak di tengah – tengah aksi massa.

“Enakan mantau dari jauh sih kalau aku pribadi. Silent judging, cuma berpendapat kalau ada yang bertanya. Ya, ada di luar negeri sedikit membantu detoksifikasi otak, hehe”, kata Alif.

“Kalau di Indonesia kan kita tidak cuma ngobrolin. Tapi bener – bener ngerasain langsung efeknya Kalau dari sini, misalnya kita kesel, tinggal remove aja dari friend list. Entah udah berapa yang saya remove”, ungkap Adam.

“Sejujurnya, enak mengamati aja dari jauh. Kalau di Indonesia bawaannya was – was. Mau jalan ke mana – mana tahu – tahu ada demo anarkis kan males banget”, kata Atina.

Kekhawatiran kawan – kawan kita semoga tidak berkepanjangan. Saya sudah narasikan di paragraf pembuka bahwa ada kegelisihan dari pada pelajar yang bisa berujung kepada keenganan untuk pulang ke tanah air dan mengabdi. Celakanya, anggapan saya ini diamini oleh Atina.

“Iya, anak – anak udah pada bimbang, terutama mereka yang tidak diwajibkan untuk pulang oleh beasiswanya, mereka tidak ada ikatan. (mereka bilang) ‘duh, pulang lagi gak ya, soalnya sekarang di Indonesia seperti itu’. Kekhawatiran ini terutama disuarakan teman – teman yang minoritas”, kata Atina. 

Saya tidak tega menutup opini ini dengan negative vibes. Jadi, mari tetap berharap Indonesia pascapilkada bisa lebih tenteram. Di dunia maya dan di dunia nyata.

*****
-tulisan ini adalah opini pribadi. seluruh wawancara adalah kutipan asli dan dipublikasi atas seizin narasumber. 

 

Advertisements

2 thoughts on “Pilkada DKI dan Persepsi Mahasiswa Indonesia di Luar Negeri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s