COVID-19 dan Nasib Wartawan Televisi Saat PSBB

COVID-19 dan Wartawan

‘Gue memilih nggak pulang ke rumah. Pilih tinggal di rumah teman atau menginap di kantor sekalian. Kasihan orang tua gue, sudah sepuh, dan kalau ternyata gue carrier COVID, duh.. gak kebayang’, ujar seorang kawan saya, seorang peliput berita dari sebuah stasiun televisi swasta.

Kita, yang di rumah saja, bisa stres bahkan depresi dengan kabar pilu bertubi-tubi. Lantas, bagaimana perasaan wartawan, yang ada di tengah-tengah peristiwa. Tak hanya perasaan yang menggores empati, mereka juga dibayang-bayangi kekhawatiran terjangkit wabah dan berbagai bayangan buruk, jika saja mereka harus berakhir di ruang isolasi.

Hari Jumat (10 April 2020) pemerintah akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebelum kebijakan ini diketok, rasa-rasanya sudah tiga minggu ada pembatasan, khususnya untuk beraktivitas di kantor dan di tempat ramai. Tapi, Gubernur DKI Anies Baswedan meyakinkan, PSBB ini akan lebih ketat karena ada aparat yang menertibkan dan ada sanksi bagi pelanggar.

Profesi wartawan, termasuk tetap bisa bekerja di lapangan dengan surat tugas yang diterbitkan perusahaan media.

Sejak reformasi yang mengakui kebebasannpers, inilah kali pertama wartawan melakukan peliputan di tengah suasana pandemi.

COVID-19 dan Perubahan Pola News Gathering

Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) termasuk yang paling proaktif memberikan advokasi bagi perusahaan media untuk memberi proteksi bagi para peliput. AJI juga mengimbau instansi pemerintah melakukan siaran video conference untuk mengganti jumpa pers.

Saat ini, beberapa instansi sudah menerapkan sistem tv pool agar wartawan tidak perlu berkerumun untuk meliput. Istana Kepresidenan, BNPB, RS Wisma Atlet, Balai Kota DKI Jakarta adalah deretan instansi yang sudah menjalankannya. Sementara, DPR RI melakukan tv pool dari stasiun inhouse-nya, TV Parlemen.

Dalam mekanismenya, tv pool mensyaratkan ada satu stasiun televisi yang mengerahkan kru dan menyiarkan siaran langsung. Stasiun televisi lain tinggal melakukan patching sehingga bisa menangkap/relay siaran dari satelit.

Bagi wartawan media cetak dan portal berita, berita dihimpun dengan melihat siaran dari tv pool.

TV pool bukanlah hal baru. Pada peristiwa penting kenegaraan seperti pelantikan presiden, upacara 17 Agustus di Istana, hingga konser musik, juga memanfaatkan sistem ini.

Bedanya, saat pandemi COVID-19 ini, wartawan tidak bisa leluasa menugaskan kru tambahan untuk menggali what’s the story, mengungkap sisi humanis dari suatu peliputan, atau bahkan membuat liputan mendalam yang mengedepankan critical thinking dan imparsialitas. Wartawan akan sangat tergantung dengan apa yang dilihatnya di layar kaca.

Tantangan lain untuk wartawan di masa pandemi ini adalah melakukan news verification alias melawan hoaks. Karena ruang gerak yang terbatas, peran wartawan dalam melakukan cek fakta juga akan terganggu.

Ujung tombak news verification akhirnya adalah penelusuran lewat tools digital. Untungnya, Google News Initiative dan AJI sudah punya champion yang terdiri dari puluhan wartawan di seluruh Indonesia yang sudah dilatih dan aktif mengikuti webinar/virtual workshop untik melakukan cek fakta secara digital.

Perlunya Perhatian kepada Wartawan

Sejak kemarin, Selasa (7/4), lewat lini massa, saya mengamati rekan-rekan wartawan sudah mulai menjalani rapid test COVID-19. Tes ini difasilitasi oleh Kementerian Kominfo, Kemenkes, dan Halodoc.

Patut disyukuri, meskipun sebenarnya terlambat.

Publik tahu, saat Menhub diumumkan positif terpapar COVID-19’pada 15 Maret lalu, puluhan wartawan yang pernah kontak dengannya justru ditelantarkan dan tidak bisa mendapat tes COVID. Salah satu teman saya termasuk ke dalam kelompok itu dan harus galau selama 14 hari karena tidak ada kejelasan status kesehatannya.

Selain itu, sepekan lalu, seorang kru di kantor MetroTV juga hasil tesnya positif. Beberapa hari setelahnya, giliran wartawan CNN Indonesia. Kedua kasus ini tidak mendapat coverage dari media mainstream. Entah mengapa hanya dikeep oleh lingkungan komunitas wartawan.

Saya mendapat cerita dari seorang wartawan televisi, bahwa perusahaan media tempatnya bekerja akan menyediakan barak jika ternyata Jakarta menerapkan lockdown. Selama di barak, mereka statusnya adalah peserta karantina-tidak boleh pulang ke rumah.

Menurut saya, pengadaan barak merupakan inisiatif bagus di tengah pandemi ini. Kehadiran barak juga merupakan itikad baik bahwa perusahaan menjamin penghidupan yang layak selama karantina wilayah berlangsung.

Tinggal nanti, setelah recovery, mudah-mudahan wartawan tetap mendapat upah dan tunjangan seperti biasa. Wabah ini sukses membuat semua bisnis down, tidak terkecuali perusahaan media.

Tidak salah jika pemerintah (dan masyarakat kalangan menengah) begitu memerhatikan nasib mitra ojek online. Namun, melihat peranan penting wartawan dalam segala situasi, perlu juga menaruh kesadartahuan tentang tantangan yang mereka hadapi pascapandemi.

—-

Foto: Denny Yosua

Keterangan: Pemakaman jenazah dengan protokol COVID-19 di TPU Pondok Rangon, Jaktim

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s